Habarbalangan – DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Metrologi Legal Kabupaten Balangan melaksanakan pengawasan dan pemantauan tera ulang di SPBU PT Mustafa Kamal, Kecamatan Paringin, Senin (25/5/2026), guna memastikan dispenser bahan bakar minyak (BBM) beroperasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan pantau bersama tersebut turut melibatkan Wakil Bupati Balangan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arif mengatakan, kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan masyarakat menerima BBM dengan takaran yang tepat sesuai standar metrologi.
“Kegiatan ini penting agar masyarakat merasa yakin dan terlindungi sebagai konsumen, terutama menjelang Iduladha ketika kebutuhan BBM meningkat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Tim Metrologi Legal Kabupaten Balangan melakukan pengecekan menggunakan alat uji standar metrologi terhadap nozzle dan dispenser BBM di SPBU PT Mustafa Kamal.
Berdasarkan hasil pengujian, seluruh dispenser yang diperiksa dinyatakan memenuhi ketentuan dan masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Tidak ditemukan adanya penyimpangan takaran pada nozzle yang diuji.
Tim Metrologi Legal juga menyampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan kesesuaian antara volume yang tertera pada dispenser dengan volume aktual yang keluar saat pengujian berlangsung. Hal tersebut memastikan masyarakat menerima BBM sesuai takaran.
Saiful Arif mengapresiasi langkah pengawasan bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Tim Metrologi Legal Kabupaten Balangan. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi sangat penting untuk menjaga transparansi dan kualitas pelayanan publik.
“Pantau bersama ini bukan hanya memastikan pasokan BBM aman, tetapi juga menjamin setiap liter BBM yang dibeli masyarakat benar-benar sesuai. Pengawasan seperti ini harus terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.
