BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Balangan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada Selasa (26/5/2026).
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali berhasil dipertahankan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, opini WTP yang diraih secara konsisten selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, tahun ini Balangan kembali memperoleh opini WTP. Ini merupakan capaian ke-13 secara berturut-turut yang berhasil kita pertahankan berkat komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab dari seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
Abdul Hadi juga mengapresiasi peran BPK Perwakilan Kalimantan Selatan yang selama proses pemeriksaan telah memberikan masukan dan arahan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat melalui penggunaan anggaran yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Predikat WTP harus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan raihan WTP ke-13 berturut-turut ini, Kabupaten Balangan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
