Habar Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Balangan, Pada kesempatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Balangan mengajak seluruh perangkat daerah serta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia (lansia) rentan, maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan. Senin (6/7/2026)
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Ribowo, mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari asesmen, fasilitasi hingga memberikan rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut ke panti sosial maupun rumah sakit di Banjarbaru.
“Apabila ada penyandang disabilitas yang memerlukan pembinaan atau pelatihan keterampilan, kami siap memfasilitasi agar mereka dapat mengikuti pelatihan sehingga mampu hidup lebih mandiri,” ujar Ribowo.
Ia juga menjelaskan, penanganan ODGJ terlantar dilakukan secara terpadu. Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, serta instansi terkait. Satpol PP bertugas melakukan pengamanan, sedangkan Dinas Sosial memberikan rekomendasi serta memfasilitasi proses rujukan ke panti sosial maupun rumah sakit sesuai kebutuhan.
Selain pelayanan sosial, Dinas Sosial juga menyoroti upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) yang diketuai Wakil Bupati Balangan dan melibatkan Bappeda serta berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Ribowo, tujuan utama TPKD adalah mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan memastikan masyarakat yang masuk dalam desil 1, 2, dan 3 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memperoleh pelayanan dasar secara optimal.
“SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi lainnya diharapkan memastikan masyarakat yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3 mendapatkan pelayanan dasar sehingga kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.
Ia menambahkan, data DTSEN diperbarui setiap tiga bulan sehingga jumlah masyarakat dalam kelompok desil tersebut dapat berubah. Semakin sedikit warga yang berada pada desil 1, 2, dan 3, maka semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Karena itu, Ribowo mengajak seluruh ASN untuk berkolaborasi dengan memberikan informasi apabila masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan atau layanan yang menjadi haknya, baik melalui Dinas Sosial maupun SKPD yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Di akhir penyampaiannya, Ribowo juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial bekerja sama dengan BPBD dalam penyelenggaraan SPM bidang kebencanaan. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan memberikan pelayanan pada tahap pascabencana melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak.
