Habar Balangan – DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (14/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hj.Linda Wati dan dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Linda Wati, mengatakan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD yang akan menjadi dasar pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD akan mencermati secara menyeluruh substansi dokumen yang disampaikan agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
“Dokumen KUA dan PPAS ini akan menjadi pedoman dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal dengan mencermati setiap program dan kebijakan yang diajukan pemerintah daerah,” ujar Linda Wati.
Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar penyusunan APBD mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.”
Tema tersebut dijabarkan melalui empat prioritas pembangunan daerah, yaitu penguatan layanan dasar, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas lingkungan dan transportasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pendukung.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan asumsi kemampuan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,795 triliun, yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD.
Linda Wati menegaskan DPRD berkomitmen mengawal proses pembahasan KUA dan PPAS secara objektif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan,” pungkasnya.
