Transisi Damkar Balangan Hampir Rampung, Uji Coba Dimulai Desember

Transisi Damkar ke Satpol PP Balangan Dimatangkan, Simulasi Ditargetkan Mulai 1 Desember (Foto : Habar Balangan)

Habarbalangan.com — Pemerintah Kabupaten Balangan terus mematangkan persiapan pengalihan tugas dan fungsi layanan Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejumlah aspek penting, mulai dari personel hingga sarana dan prasarana, kini memasuki tahap finalisasi.

Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, mengatakan pematangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang digelar Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dengan fokus pada kesiapan operasional selama masa peralihan.

Salah satu agenda yang telah disiapkan adalah pendataan personel, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN. Data tersebut rencananya ditandatangani bersama pada 24 November 2026 sebagai dasar penugasan personel dari BPBD ke Satpol PP selama masa transisi.

Menurut Rahmi, pengalihan sementara ini akan mulai disimulasikan pada Desember 2026 sebelum penerapan secara definitif pada awal 2027.

Selain personel, inventarisasi sarana dan prasarana juga telah diselesaikan. Dokumen penyerahan aset beserta sistem pengelolaan dan pengendaliannya akan disepakati melalui penandatanganan bersama pada 24 November mendatang.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah keberlanjutan sistem komunikasi dan kendali operasi. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti radio frekuensi dan grup WhatsApp yang selama ini digunakan BPBD, akan dialihkan pengelolaannya kepada Satpol PP.

Sementara untuk pengaturan petugas lapangan, selama masa transisi pelayanan Damkar tetap akan disinergikan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Nantinya, pembagian regu dilakukan dengan menempatkan sebagian personel di BPBD dan sebagian lainnya di Satpol PP, dengan masing-masing memiliki kendali operasional sesuai tugasnya.

Rahmi juga menekankan pentingnya kesinambungan administrasi dan pelaporan setiap penanganan kebakaran. Seluruh data kejadian harus dihimpun dan dilaporkan setiap hari agar tetap terhubung dengan sistem pelaporan Damkar tingkat provinsi.

Tidak hanya itu, dokumen terkait pembinaan relawan pemadam kebakaran juga akan diserahkan kepada Satpol PP. Data relawan yang tersebar di tingkat kecamatan dan desa turut dilampirkan sebagai bagian dari proses pengalihan tanggung jawab pengelolaan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Sebagai tindak lanjut, BPBD bersama Satpol PP dijadwalkan kembali menggelar rapat pada 25 November 2026 untuk memastikan seluruh kebutuhan transisi telah difinalisasi.

Rahmi berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga simulasi pengelolaan Damkar di bawah Satpol PP bisa dimulai pada 1 Desember 2026.

“Diharapkan pada tanggal 1 Desember, simulasi dan uji coba pengelolaan Damkar di bawah Satpol PP sudah dapat mulai kita jalankan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *