Desa Baruh Panyambaran Dinilai Jadi Calon Desa Antikorupsi Kalsel

Balangan, Habar Balangan – Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan penilaian lapangan di Desa Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Penilaian tersebut merupakan tindak lanjut dari program nasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang mendorong setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu desa replikasi antikorupsi. Program ini bertujuan memperkuat penerapan nilai-nilai integritas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa melalui proses pembinaan dan evaluasi berkelanjutan.

Sekretaris Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kalsel, Wahyu W. N., menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kesiapan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dalam mengikuti seluruh proses verifikasi. “Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kami sangat mengapresiasi semangat Desa Baruh Panyambaran. Desa ini berpotensi menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan bahwa dari 10 desa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten se-Kalimantan Selatan, hanya beberapa yang akan ditetapkan sebagai desa antikorupsi setelah melalui proses penilaian yang komprehensif. “Kami berharap hasil penilaian hari ini dapat membawa Desa Baruh Panyambaran menjadi salah satu wakil Desa Antikorupsi di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Baruh Panyambaran, Handiansyah, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut serta apresiasi kepada tim penilai dan seluruh pihak yang telah mendukung. “Hari ini merupakan tahap penilaian akhir, dan kami berharap hasilnya dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan desa kami melalui program Desa Antikorupsi ini,” ungkapnya. Penilaian lapangan tersebut meliputi pemaparan indikator desa antikorupsi oleh pemerintah desa, serta klarifikasi langsung oleh tim penilai. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta membangun budaya pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sejalan dengan misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden di bidang reformasi politik, hukum, dan birokrasi.