JAKARTA, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan penguatan tata ruang menjadi kunci utama dalam mendukung berbagai program prioritas Prabowo Subianto agar berjalan optimal tanpa memicu konflik pertanahan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana menegaskan, program seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi, hingga pembangunan tiga juta rumah membutuhkan pengelolaan ruang yang terencana dan berkeadilan.
“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujarnya dalam rapat di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Senin (9/2/2026).
Dalam mendukung ketahanan pangan, ATR/BPN mencatat alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di tingkat provinsi telah mencapai 67,87 persen, meski masih di bawah target RPJMN sebesar 87 persen. Tantangan terbesar berada di tingkat kabupaten/kota yang masih perlu melakukan penyesuaian tata ruang.
“Untuk daerah yang belum sesuai, sementara kita lakukan freeze terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegasnya. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan tata ruang harus menjadi dasar utama dalam pembangunan. (Adv)
