Habarbalangan– DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah program. Beberapa kegiatan bahkan tercatat memiliki tingkat serapan di bawah 70 persen hingga kurang dari 50 persen.
Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program di berbagai sektor. Di sisi lain, masih terdapat bidang yang justru mengalami keterbatasan anggaran.
Tak hanya itu, DPRD juga menemukan adanya penganggaran yang kurang tepat sasaran, terutama pada belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Hal ini turut berkontribusi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Bahkan, terdapat kegiatan yang telah mencapai target 100 persen namun masih menyisakan anggaran, yang mengindikasikan belum maksimalnya proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski demikian, DPRD Balangan tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan karena sekitar 90 persen rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindaklanjuti.
Secara keseluruhan, DPRD menilai besarnya Silpa di sejumlah SKPD, khususnya pada belanja pegawai, berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program di sektor lain. Selain itu, pemanfaatan anggaran perubahan juga dinilai belum maksimal, karena masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan meskipun diperkirakan tidak akan terserap secara optimal.
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani serta pemerataan pembangunan jalan antar desa juga menjadi perhatian.
Di sektor ekonomi, DPRD menekankan pentingnya penguatan UMKM dan BUMDes, menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan ketersediaan pupuk dan bibit bagi masyarakat. Sementara itu, pada sektor pariwisata, DPRD mendorong optimalisasi destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan.
DPRD juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penanganan persoalan lingkungan seperti sampah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani yang membacakan rekomendasi DPRD Balangan terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2025.
