Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik yang membahas berbagai layanan publik yang tersedia di dinas tersebut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Diskominfosan, Paringin Selatan, Senin (1/12/2025).
Kepala Diskominfosan Balangan, Muhammad Nor, menjelaskan bahwa forum ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat daerah mengenai layanan informasi yang dapat diakses secara resmi. Salah satu layanan utama yang disosialisasikan adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Ada beberapa jenis pelayanan di Diskominfosan, seperti PPID. Jika ada permintaan data atau informasi dari SKPD mana pun, dapat diajukan melalui PPID Diskominfosan. Misalnya data kesehatan, maka permintaan tersebut akan kami teruskan ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Selain PPID, Diskominfosan juga memaparkan dua layanan lain yang banyak dimanfaatkan masyarakat, yakni SP4N Lapor dan akses CCTV Balangan yang dapat dipantau secara real time selama 24 jam.
“Layanan SP4N Lapor bisa digunakan jika ada aduan seperti jalan rusak atau lampu penerangan jalan yang mati. Aduan yang masuk akan kami teruskan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, untuk layanan CCTV, masyarakat cukup mencari ‘CCTV Balangan’ di Google untuk melihat kondisi titik-titik tertentu mulai dari Kantor Bupati hingga Haur Batu,” terangnya.
Forum tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Sekretaris Perkades Kecamatan Batumandi, Ardiansyah, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan wawasan baru terkait layanan Diskominfosan yang perlu diketahui masyarakat.
“Kami mendapat pengetahuan bahwa Diskominfosan membuka layanan seperti PPID, SP4N Lapor, dan CCTV. Informasi ini akan kami sampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui standar pelayanan yang ada,” ujarnya.
Melalui forum ini, Diskominfosan Balangan berharap layanan publik yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi dan kualitas pelayanan informasi di daerah.
