PASURUAN, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pemutakhiran data terhadap sertipikat lama. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menegaskan bahwa proses tersebut harus dikawal secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran di daerah.
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, mengimbau Kepala Kantor Pertanahan agar memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan data. “Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metodologi penyelesaiannya seperti apa. Jika kita membutuhkan dukungan ataupun bantuan, agar disampaikan ke Kepala Kantah, selanjutnya Kepala Kantah bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah supaya kita bisa bekerja bersama,” ujarnya saat mengunjungi Kantah Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026).
Secara nasional, masih terdapat sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Kategori ini merujuk pada sertipikat lama yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam basis data digital ATR/BPN sehingga memerlukan pembaruan.
KW 4 mencakup bidang tanah dengan data fisik dan yuridis lengkap namun belum terpetakan secara spasial. KW 5 merupakan bidang dengan data yuridis lengkap tetapi data fisik dan peta spasialnya perlu peningkatan kualitas. Sementara KW 6 mencakup bidang yang data fisik, yuridis, dan spasialnya masih memerlukan perbaikan menyeluruh.
Di hadapan jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan, Wamen Ossy berharap Provinsi Jawa Timur dapat menjadi daerah yang progresif dalam percepatan penyelesaian target. Ia menekankan pentingnya pemilahan cermat terhadap bidang yang dapat segera diselesaikan dan yang membutuhkan penanganan khusus.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat kepada enam warga di Kantah Kabupaten Pasuruan dan Kantah Kota Pasuruan. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri. Wamen Ossy turut mengapresiasi kinerja Kantah Kabupaten Pasuruan yang dinilai tertib, bersih, dan memiliki semangat kerja tinggi. (Adv)
