MATARAM, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mengoptimalkan potensi daerah.
Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026). “Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR,” ujar Nusron.
Saat ini, dari target 77 RDTR di NTB, baru 15 yang telah selesai. Artinya masih terdapat 62 RDTR yang perlu segera dituntaskan di berbagai kabupaten dan kota untuk mendukung percepatan pembangunan dan investasi.
Selain itu, Nusron juga menekankan pentingnya pengaturan kawasan pertanian dalam rencana tata ruang, dengan menetapkan alokasi lahan pertanian berkelanjutan serta cadangan lahan sesuai ketentuan RPJMN 2025-2029 guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman serta penyerahan berbagai sertipikat tanah, termasuk tanah wakaf dan aset pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertanahan. (Adv)
