Fokus utama sinergi ini adalah percepatan akreditasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) UNIVSM yang telah terintegrasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kampus, serta kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi civitas akademika.
Rektor UNIVSM, Abdul Hamid, menyambut antusias kerja sama tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini membuka ruang bagi kampus untuk memadukan kualitas akademik dan pengabdian langsung kepada masyarakat.
“Penguatan Posbankum dan LBH kampus akan menjadi ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa hukum kami. Tujuannya adalah membangun kompetensi sekaligus melahirkan paralegal muda yang siap terjun mendampingi masyarakat,” tegas Abdul Hamid usai penandatanganan, Selasa (12/5/2026).
Selain pengembangan SDM di bidang hukum, kerja sama ini juga menyasar pelindungan inovasi akademik. Melalui Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI), Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan fasilitas pemotongan biaya pendaftaran hak paten dan kekayaan intelektual hingga 50 persen.
Bagi UNIVSM, insentif ini dinilai sebagai peluang emas untuk mendorong dosen, peneliti, dan mahasiswa agar lebih proaktif melegalkan hasil riset maupun produk kreatif mereka.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat inovasi. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memberikan kepastian hukum.
“Melalui Sentra KI dan keringanan biaya ini, kami berharap kampus lebih mudah mengembangkan budaya inovasi dan mempercepat hilirisasi riset,” ujar Alex.
Penandatanganan PKS ini sendiri menjadi bagian dari momentum berskala nasional. UNIVSM merupakan satu dari 47 perguruan tinggi se-Kalsel yang serentak menjalin kerja sama dengan Kemenkum Kalsel.
Acara tersebut juga terhubung langsung dengan agenda “Whats Up Campus Calls Out Institut Teknologi Bandung” yang disaksikan secara virtual oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Di sela acara, Kanwil Kemenkum Kalsel turut menyerahkan lima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Penyerahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum tetap guna melindungi warisan budaya leluhur Banua agar tidak diklaim oleh pihak luar.
