Habarbalangan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Senin (06/07/2026).
Pembahasan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun berikutnya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan tersebut dipimpin Ketua DPRD Balangan sekaligus Ketua Banggar, Hj. Linda Wati, dan dihadiri anggota Banggar serta TAPD Kabupaten Balangan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Rizkan, menjelaskan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Melalui evaluasi ini, berbagai capaian maupun kendala selama tahun anggaran 2025 dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.
“Pada hari ini DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya melalui rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Dari pembahasan ini kita bisa me-review kembali hal-hal yang menyebabkan masih tingginya SILPA di sejumlah SKPD,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025 mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar 15 persen, sehingga realisasi anggaran berada pada kisaran 85 persen.
Menurut Rizkan, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya sejumlah program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. Karena itu, hasil evaluasi rapat kerja diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin tepat sasaran.
“Insyaallah hasil evaluasi ini menjadi input dan perbaikan bagi penyusunan APBD 2026 sehingga SILPA tidak lagi sebesar tahun 2025, dan program-program prioritas daerah dapat dibiayai serta direalisasikan secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, dana SILPA akan kembali masuk ke kas daerah untuk dimanfaatkan pada penyusunan anggaran berikutnya. Namun, DPRD berharap perencanaan anggaran dapat disusun lebih matang sehingga alokasi APBD mampu direalisasikan secara maksimal sejak awal tahun anggaran.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
