Habarbalangan – Komitmen membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (13/7/2026), eksekutif dan legislatif resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut menjadi penutup dari rangkaian pembahasan yang telah berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Momentum itu sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi, Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan hingga mencapai kesepakatan bersama.
Menurutnya, persetujuan yang diberikan DPRD mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
“Penerimaan dan persetujuan dari dewan yang terhormat hari ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah kita jalankan sepanjang tahun 2025,” ujar Akhmad Fauzi membacakan sambutan tertulis Bupati Balangan.
Ia menjelaskan, substansi Raperda yang telah disepakati juga mengakomodasi berbagai saran, masukan, dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan berlangsung. Hal tersebut dinilai semakin memperkuat kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan.
Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berada pada jalur yang baik.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 108,56 persen dari target dinilai sebagai modal penting, namun tantangan fiskal pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan semakin besar.
Perubahan kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Keterbatasan akibat penyesuaian transfer ke daerah menuntut kita semua untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien. Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran yang ada benar-benar digunakan secara tepat sasaran demi percepatan pembangunan di Banua Sanggam,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Akhmad Fauzi mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin mampu menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Balangan.
