BANJARMASIN, Habarbalangan.com — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta sejumlah layanan dasar masyarakat menjadi perhatian Ketua LSM Olah Tajuk Banjar Kalsel sekaligus kader DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Ir. H. Sukrowardi, M.A.P.
Sukrowardi mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar memperkuat langkah penanganan karhutla, terutama melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi harus diantisipasi sejak munculnya potensi titik api.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama jajaran Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam). Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan aktivis.
Sukrowardi menilai karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai elemen lainnya perlu memiliki langkah bersama agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa diminimalkan.
Selain karhutla, ia turut menyoroti persoalan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan air bersih dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, pelayanan air bersih harus terus mendapat perhatian karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintah bersama pihak terkait dinilai perlu memastikan pelayanan berjalan secara optimal, termasuk dalam hal pemerataan distribusi dan penyelesaian kendala yang masih ditemukan di lapangan.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar. Karena itu, kualitas pelayanan dan pemerataan distribusinya harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang layak,” ujarnya.
Sementara terkait BBM, Sukrowardi menilai kelancaran pasokan dan distribusi juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan transportasi, ketersediaan BBM turut berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Karena itu, ia berharap pengawasan serta koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait dapat terus diperkuat sehingga persoalan distribusi maupun ketersediaan BBM tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Sukrowardi juga mengapresiasi ruang komunikasi yang dibangun Polda Kalsel melalui Dit Intelkam dengan tokoh masyarakat dan aktivis. Menurutnya, komunikasi semacam itu penting sebagai sarana menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap komunikasi seperti ini terus berjalan. Persoalan karhutla, air bersih, BBM, maupun persoalan pelayanan publik lainnya harus dibicarakan dan dicarikan solusi secara bersama-sama,” katanya.
Di sisi lain, Sukrowardi mengajak masyarakat turut mengambil peran dalam menjaga lingkungan dan membantu upaya pencegahan karhutla. Masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran lahan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, menciptakan kondisi Banua yang aman, damai, dan kondusif tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat keamanan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sinergi antara pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, aktivis, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lapangan bisa lebih cepat diketahui dan dicarikan jalan keluarnya,” pungkas Sukrowardi.
