BALANGAN – Kebijakan penyesuaia harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax per 10 Juni hari ini langsung memukul kantong masyarakat di tingkat akar rumput Kabupaten Balangan. Kenaikan resmi dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter tersebut memicu lonjakan harga yang jauh lebih tinggi di tingkat pedagang eceran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, dinamika harga eceran bergerak fluktuatif tergantung jarak geografis dari pusat pengisian. Untuk wilayah perkotaan seperti Paringin hingga Kecamatan Juai, para pengecer mematok harga Pertamax di angka Rp18.000 per liter. Rabu 10/6/2026
Kondisi jauh lebih berat harus dihadapi warga di kawasan pedalaman. Di Kecamatan Halong, harga eceran Pertamax sudah menyentuh angka Rp19.000 per liter. Margin tinggi ini diambil pengecer untuk menutupi biaya transportasi dan akomodasi lansir yang semakin mahal.
Sialnya, efek domino ini tidak hanya mengunci varian Pertamax. Bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite yang menjadi tumpuan utama masyarakat bawah juga ikut-ikutan melambung di tingkat kios eceran pedalaman Halong, dengan harga menembus angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter.
Kondisi ini praktis memantik keluhan berat dari warga setempat yang mobilitas harian dan ekonominya bergantung penuh pada kendaraan roda dua.
Muhammad Nazril salah seorang warga Balangan, mengeluhkan betapa beratnya beban hidup yang harus ditanggung masyarakat kecil dengan skema harga baru di tingkat eceran ini. Menurutnya, lonjakan harga di pelosok sudah di luar batas kewajaran.
“Kenaikan ini jelas sangat memberatkan kami. Di tingkat pengumpul atau eceran Halong, harganya sudah sampai Rp19 ribu untuk Pertamax, bahkan Pertalite pun ikut naik jadi Rp15 ribu sampai Rp16 ribu. Kami tidak punya pilihan lain karena jarak ke SPBU utama sangat jauh,” keluh Nazril.
Hingga saat ini, pergerakan harga di tingkat pengecer diprediksi masih akan bergejolak seiring dengan penyesuaian modal belanja di SPBU. Warga berharap ada langkah pengawasan atau solusi taktis dari pihak terkait agar harga eceran di wilayah pelosok tidak semakin mencekik sirkulasi ekonomi masyarakat pedesaan.
