Habarbalangan – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Balangan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain mengevaluasi realisasi anggaran, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah strategi menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan itu dipimpin Ketua Banggar DPRD, Hj. Linda Wati, dan dihadiri jajaran TAPD serta anggota Banggar DPRD.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan secara umum kondisi keuangan daerah pada 2025 masih tergolong baik. Saat itu Kabupaten Balangan masih menikmati surplus pendapatan karena skema penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih dibayarkan secara penuh.
Namun, menurutnya kondisi tersebut berubah pada tahun 2026. Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat menyebabkan alokasi Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten Balangan mengalami penurunan yang cukup besar.
“Normalnya Dana Bagi Hasil Balangan berkisar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun per tahun. Namun pada tahun 2026 ini kita hanya menerima sekitar Rp480 miliar. Ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran ke depan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Fakhriyanto juga mengakui masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp800 miliar, dengan tingkat realisasi APBD mencapai sekitar 85 persen. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi proses transisi sistem pengadaan barang dan jasa dari E-Katalog versi 4 ke versi 5, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan.
“Ini menjadi evaluasi bersama. Kondisi seperti ini juga tidak hanya terjadi di Balangan, tetapi dialami sejumlah daerah lain. Karena itu kami bersama DPRD akan menelaah lebih dalam berbagai hambatan yang menyebabkan realisasi program belum maksimal,” katanya.
Selain membahas realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Balangan juga terus mendorong optimalisasi aset daerah yang nilainya telah mencapai hampir Rp8 triliun. Aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal direncanakan akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pendampingan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) agar mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menarik investasi.
Fakhriyanto turut memaparkan sejumlah program pengembangan kawasan strategis, di antaranya pemanfaatan Wisma Manyandar, pembangunan Gedung Budaya, Kebun Raya, pengoperasian hotel daerah, hingga pengembangan kawasan pascatambang Haur Batu sebagai destinasi wisata baru.
Sementara itu, pembangunan Stadion Garuda Maharam masih berada pada tahap kajian teknis. Pemerintah daerah bersama pihak terkait masih melakukan penyesuaian desain menyusul hasil kajian kondisi lahan yang memerlukan penguatan konstruksi untuk menjamin keamanan pembangunan.
Di akhir paparannya, Fakhriyanto menyampaikan bahwa berdasarkan verifikasi sementara Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Balangan berpeluang meraih penghargaan nasional dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menjadikan tingginya SILPA sebagai fokus utama evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin efektif.
“Prestasi ini tentu menjadi motivasi bagi kami. Namun, catatan mengenai SILPA tetap menjadi perhatian utama. Ke depan kami akan terus memperkuat sinergi bersama DPRD agar perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran semakin optimal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
