DPRD Balangan Soroti Rendahnya Realisasi SKPD dalam Rapat Paripurna LKPj 2024, Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan PAD

Balangan, habarbalangan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024, Senin (14/4/2025), di Ruang Paripurna DPRD Balangan.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hj Lindawati SSos ini turut dihadiri Wakil Ketua II Syamsudinoor, Sekretaris Dewan H Thamrin SAg SE MAP, serta jajaran eksekutif Pemkab Balangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauzi SHut, mewakili DPRD Balangan, menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terkait pelaksanaan APBD 2024. DPRD menilai pelaporan LKPj Bupati menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan elemen vital dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih ditemukan realisasi keuangan dan program di sejumlah SKPD yang belum maksimal, bahkan berada di bawah 50%,” ungkap Fauzi.

DPRD juga menyarankan agar pembinaan tenaga teknis tidak hanya dipusatkan pada BKPSDM, melainkan juga dilakukan langsung oleh masing-masing SKPD untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD merekomendasikan agar pemkab lebih memanfaatkan potensi laboratorium daerah dan menyusun kajian investasi keuangan yang lebih bervariatif.

Fauzi juga menyarankan agar anggaran kegiatan yang tidak berjalan optimal dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi SPd menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang konstruktif dari DPRD.

“Tahun 2025 adalah awal masa tugas kami kembali memimpin Balangan. Rekomendasi ini menjadi pijakan penting untuk menyusun langkah strategis yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini ditutup dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menjaga sinergi demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, serta pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.(Adv)