Habarbalangan – Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Balangan kembali digencarkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan gelar Konsultasi Publik untuk mematangkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Selasa (18/11/2025) di Aula Bapperida. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penanggulangan bencana memiliki landasan data yang kuat dan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menyampaikan bahwa proses penyusunan KRB tidak bisa dilakukan secara sepihak. Karena itu, BPBD membuka ruang diskusi bagi berbagai lapisan masyarakat demi mendapatkan masukan yang lebih lengkap.
“Kami melakukan pembaruan data dan diskusi publik dengan melibatkan semua unsur. Tujuannya agar dokumen yang sudah divalidasi benar-benar matang dan akurat,” ujar Rahmi.
Ia menjelaskan, dokumen KRB nantinya akan menjadi pedoman utama BPBD dalam menjalankan langkah penanggulangan bencana di Balangan. “KRB ini akan menjadi acuan kami dalam setiap upaya penanganan bencana. Jadi, semakin detail dan akurat datanya, semakin baik pula keputusan yang bisa kami ambil,” tambahnya.
Konsultasi publik ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari eksekutif, legislatif, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, hingga instansi vertikal dan perangkat daerah. Masukan dari peserta diharapkan bisa memperkaya dokumen agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Setelah tahap konsultasi publik selesai, BPBD Balangan masih harus menjalani proses asistensi bersama tim penilai BNPB di Jakarta. “Jika sudah mendapat rekomendasi, barulah dokumen KRB ini akan ditetapkan melalui SK Bupati,” kata Rahmi.
Dengan tersusunnya KRB yang valid dan komprehensif, BPBD Balangan berharap dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
“BPBD Balangan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” tutup Rahmi.
