Jakarta, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 dengan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara ATR/BPN dan aparat penegak hukum (APH). Ia menegaskan bahwa kejahatan pertanahan, khususnya mafia tanah, telah berkembang secara terstruktur dan sistematis sehingga penanganannya menjadi agenda strategis nasional.
Dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Menteri Nusron menyampaikan bahwa praktik mafia tanah tidak lagi bersifat sektoral dan telah menyusup ke berbagai lapisan, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Manipulasi dokumen di level paling hulu tersebut dinilainya menjadi pintu masuk utama bagi kejahatan pertanahan yang semakin meresahkan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sistem pertanahan nasional yang masih bergantung pada dokumen historis kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah untuk merekayasa data. Pola kejahatan yang terus berubah dan adaptif ini, menurut Menteri Nusron, telah masuk kategori darurat dan membutuhkan respons serius serta terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron menegaskan dua pendekatan utama yang harus diperkuat, yakni ketegasan aparat penegak hukum serta kebersihan dan integritas internal ATR/BPN. Ia meyakini, aparatur pertanahan yang profesional, kuat, dan tidak mau diajak berkompromi, ditopang APH serta penerapan pasal yang tegas, akan mampu menekan ruang gerak mafia tanah secara signifikan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan intelijen dalam mengungkap identitas pelaku yang kerap menggunakan data palsu. Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyematkan pin emas dan menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan dari 74 pihak yang dinilai berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Rakor ini turut dihadiri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran pimpinan APH dan Kementerian ATR/BPN. (Adv)
