Kapolda Kalsel Terima Audiensi HMI: Dialektika Demokrasi dan Sinergi Strategis dalam Stabilitas Sosial

Banjarbaru, habarbalangan.com — Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, S.I.K., M.H., menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Kalsel pada Kamis (13/3/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kapolda Kalsel ini merefleksikan urgensi memperkuat relasi simbiotik antara aparat penegak hukum dan entitas mahasiswa sebagai aktor sosial yang memainkan peran strategis dalam dinamika demokrasi deliberatif.

Dalam forum tersebut, Kapolda Kalsel mengafirmasi posisi mahasiswa sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi kontrol dan pengawasan kritis (critical oversight) terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Beliau mengapresiasi peran HMI dalam memperluas diskursus publik, mengawal kebijakan daerah, serta memproduksi gagasan kritis yang mampu berkontribusi pada proses demokratisasi dan pembangunan daerah.

Menurut Irjen Pol Rosyanto, keterlibatan mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai gerakan sosial semata, melainkan sebagai bagian dari epistemic community — komunitas epistemik — yang menawarkan perspektif berbasis ilmu pengetahuan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan transparan. Beliau menekankan bahwa kemitraan strategis antara mahasiswa dan aparat keamanan memiliki dimensi instrumental dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban umum.

“HMI bukan sekadar organisasi kepemudaan, melainkan bagian dari komunitas intelektual yang berperan sebagai aktor perubahan sosial. Aspirasi yang dikonstruksi secara deliberatif dan disampaikan dalam kerangka hukum yang jelas akan memiliki legitimasi politik dan sosial yang lebih kuat,” ujar Irjen Pol Rosyanto.

Beliau juga menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, prinsip kebebasan tersebut, menurutnya, harus dikawal oleh prinsip rule of law, yakni supremasi hukum yang menjadi prasyarat utama dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas demokrasi.

“Polda Kalsel memosisikan diri sebagai institusi yang terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa. Setiap program atau agenda yang bertujuan memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) akan mendapatkan dukungan penuh sepanjang dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi,” tambahnya.

Audiensi ini turut memperkuat hubungan simbiosis antara Polda Kalsel dan Organisasi Kepemudaan (OKP). HMI, sebagai bagian dari Cipayung Plus, telah lama menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kolaborasi ini merepresentasikan pendekatan keamanan partisipatoris, di mana masyarakat sipil dan aparat keamanan membangun kohesi sosial secara bersama-sama.

Ketua Badan Koordinasi HMI Provinsi Kalsel, Abdi Aswadi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Kalsel serta dukungan nyata terhadap mahasiswa, termasuk melalui program bakti sosial yang telah dilaksanakan sebelumnya. Abdi menilai bahwa sinergi antara HMI dan Polda Kalsel membuktikan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab institusi negara, melainkan juga tanggung jawab sosial bersama.

“Kami melihat Kapolda Kalsel dan jajarannya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memahami pentingnya solidaritas sosial. Bakti sosial bagi mahasiswa menjadi simbol konkret bahwa kepolisian memiliki empati sosial dan kepekaan terhadap persoalan generasi muda,” ujar Abdi Aswadi.

Acara ini turut dihadiri oleh Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Kalsel, Kompol Asep Danu Hudaya, S.E., para Ketua Bidang Badan Koordinasi HMI Kalsel, Ketua HMI Cabang Kota Banjarbaru, serta perwakilan HMI Cabang Kota Banjarmasin.

Pertemuan ini diharapkan melahirkan kolaborasi yang lebih substantif antara mahasiswa dan aparat keamanan, demi menciptakan ruang demokrasi yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Habarbalangan.com -Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Direktur Intelkam Polda Kalsel, Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, S.I.K., M.H., menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Kalsel pada Kamis (13/3/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kapolda Kalsel ini merefleksikan urgensi memperkuat relasi simbiotik antara aparat penegak hukum dan entitas mahasiswa sebagai aktor sosial yang memainkan peran strategis dalam dinamika demokrasi deliberatif.

Dalam forum tersebut, Kapolda Kalsel mengafirmasi posisi mahasiswa sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi kontrol dan pengawasan kritis (critical oversight) terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Beliau mengapresiasi peran HMI dalam memperluas diskursus publik, mengawal kebijakan daerah, serta memproduksi gagasan kritis yang mampu berkontribusi pada proses demokratisasi dan pembangunan daerah.

Menurut Irjen Pol Rosyanto, keterlibatan mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai gerakan sosial semata, melainkan sebagai bagian dari epistemic community — komunitas epistemik — yang menawarkan perspektif berbasis ilmu pengetahuan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan transparan. Beliau menekankan bahwa kemitraan strategis antara mahasiswa dan aparat keamanan memiliki dimensi instrumental dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban umum.

“HMI bukan sekadar organisasi kepemudaan, melainkan bagian dari komunitas intelektual yang berperan sebagai aktor perubahan sosial. Aspirasi yang dikonstruksi secara deliberatif dan disampaikan dalam kerangka hukum yang jelas akan memiliki legitimasi politik dan sosial yang lebih kuat,” ujar Irjen Pol Rosyanto.

Beliau juga menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, prinsip kebebasan tersebut, menurutnya, harus dikawal oleh prinsip rule of law, yakni supremasi hukum yang menjadi prasyarat utama dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas demokrasi.

“Polda Kalsel memosisikan diri sebagai institusi yang terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa. Setiap program atau agenda yang bertujuan memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) akan mendapatkan dukungan penuh sepanjang dijalankan dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi,” tambahnya.

Audiensi ini turut memperkuat hubungan simbiosis antara Polda Kalsel dan Organisasi Kepemudaan (OKP). HMI, sebagai bagian dari Cipayung Plus, telah lama menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kolaborasi ini merepresentasikan pendekatan keamanan partisipatoris, di mana masyarakat sipil dan aparat keamanan membangun kohesi sosial secara bersama-sama.

Ketua Badan Koordinasi HMI Provinsi Kalsel, Abdi Aswadi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Kalsel serta dukungan nyata terhadap mahasiswa, termasuk melalui program bakti sosial yang telah dilaksanakan sebelumnya. Abdi menilai bahwa sinergi antara HMI dan Polda Kalsel membuktikan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab institusi negara, melainkan juga tanggung jawab sosial bersama.

“Kami melihat Kapolda Kalsel dan jajarannya bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memahami pentingnya solidaritas sosial. Bakti sosial bagi mahasiswa menjadi simbol konkret bahwa kepolisian memiliki empati sosial dan kepekaan terhadap persoalan generasi muda,” ujar Abdi Aswadi.

Acara ini turut dihadiri oleh Kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda Kalsel, Kompol Asep Danu Hudaya, S.E., para Ketua Bidang Badan Koordinasi HMI Kalsel, Ketua HMI Cabang Kota Banjarbaru, serta perwakilan HMI Cabang Kota Banjarmasin.

Pertemuan ini diharapkan melahirkan kolaborasi yang lebih substantif antara mahasiswa dan aparat keamanan, demi menciptakan ruang demokrasi yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.