Sebelum Paripurna Laporan keuangan telah diperiksa BPK

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Balangan, Sufriannor, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Balangan untuk tidak lengah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Balangan, Senin (16/6/2025), saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebelum Raperda disampaikan ke dewan, laporan keuangan Pemkab Balangan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2014, Pemkab Balangan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini menunjukkan konsistensi kita dalam menjaga kualitas laporan keuangan, walau standar pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun semakin ketat,” kata Sufriannor.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, serta masyarakat Balangan yang terus mendukung pengelolaan keuangan daerah secara baik.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa WTP bukanlah prestise semata, melainkan gambaran efisiensi anggaran dalam membangun daerah. Bila lalai, opini tersebut bisa hilang dan berakibat pada penurunan status akuntabilitas keuangan.

“Kita tentu tidak ingin turun kelas. Karena itu, mari kita jaga bersama capaian ini,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Sufriannor menegaskan bahwa raihan WTP ini bukan sesuatu yang otomatis diraih setiap tahun. Ia mengingatkan bahwa opini WTP dari BPK adalah indikator dari efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran, bukan sekadar simbol keberhasilan.

“Pemeriksaan BPK itu tidak seperti ulangan akhir semester di sekolah. Kalau gagal, kita tidak hanya tinggal kelas, tapi bisa turun kelas. Opini WTP bisa saja hilang bila kita tidak menjaga kinerja dengan baik,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran eksekutif dan pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Mari terus tingkatkan kinerja. Raihan WTP harus menjadi motivasi, bukan tujuan akhir. Karena yang terpenting adalah bagaimana anggaran kita benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, laporan keuangan Pemkab Balangan tahun 2024 telah dinyatakan memenuhi seluruh standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga layak mendapatkan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara dari BPK.