Wamen Ossy Apresiasi Dukungan Komisi II DPR RI: Kenaikan Pagu Anggaran ATR/BPN 2026 Diharapkan Berdampak Nyata

Jakarta, habarbalangan.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungannya terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh sebab itu, peningkatan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada dua hal utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini kami memiliki 527 satuan kerja di seluruh Indonesia. Proses pelayanan harus semakin mudah, tetapi tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” tegasnya.

Aspek kedua, lanjutnya, adalah pembenahan kualitas SDM melalui mekanisme rotasi penugasan pegawai (tour of duty dan tour of area) agar para pegawai memiliki pengalaman dinas yang lebih luas.

“Kami ingin seluruh personel tidak terjebak di zona nyaman, melainkan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh,” tambah Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi II DPR RI juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu prioritas utama Kementerian ATR/BPN. Menanggapi hal tersebut, Ossy menjelaskan dinamika pelaksanaan program PTSL dari tahun ke tahun.

Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, sempat turun menjadi 1,3 juta bidang pada 2025, dan kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang pada 2026 berkat dukungan DPR RI.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016–2017, kita mencatat kemajuan signifikan. Namun dari total sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ujar Ossy.

Menurutnya, percepatan program PTSL sangat penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Ia berharap pengawasan dan dukungan dari DPR RI dapat terus mengiringi pelaksanaannya.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terus mengawasi agar pelaksanaan PTSL semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

RDP tersebut juga dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta seluruh anggota Komisi II DPR RI.

(Adv)