Habarbalangan – Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, membuka rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di ruang rapat utama DPRD Balangan, Jumat (28/11/2025). Suasana rapat berlangsung khidmat, dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, hingga para kepala instansi.
Rapat paripurna ini tidak hanya membahas Raperda APBD 2026, tetapi juga menyoroti inovasi daerah serta dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dan DPRD.
Dalam penyampaiannya, Anggota DPRD Balangan Baihaki menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 berangkat dari kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan terbaru, baik dari sisi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, maupun prioritas pembangunan daerah.
“Raperda ini dirancang untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan Kabupaten Balangan. Semua prosesnya harus melalui pembahasan bersama antara kepala daerah dan DPRD, sebelum kemudian dievaluasi oleh gubernur dan ditetapkan menjadi Perda,” ujar Baihaki.
Menurutnya, APBD 2026 difokuskan pada penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan, seiring dengan dinamika kondisi daerah. Pemerintah daerah juga harus merespons kebijakan pusat dan provinsi, termasuk pemenuhan belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan program pelayanan publik lainnya.
DPRD Balangan sebelumnya telah menerima draft Raperda APBD 2026 pada 15 September 2025. Setelah itu, seluruh komisi mulai melakukan pembahasan awal pada 10 dan 17 November 2025. Proses ini berlanjut ke Badan Anggaran DPRD pada 27 November 2025.
Penyusunan APBD diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah KUA-PPAS disepakati bersama, barulah pemerintah daerah menyerahkan Raperda APBD kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Pada akhirnya, Raperda APBD 2026 berhasil mencapai tahap persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Bupati Balangan H. Abdul Hadi, Dandim 1001 Amuntai–Balangan, Kapolres Balangan, Kejari Paringin, Forkopimda, dan berbagai instansi lainnya, yang menunjukkan pentingnya agenda pembahasan APBD bagi pembangunan daerah.
