Habarbalangan – Pemerintah pusat terus mendorong transformasi pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian sembilan Mal Pelayanan Publik (MPP) secara serentak di sembilan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Balangan, Senin (15/12/2025).
Peresmian dilakukan secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, melalui penandatanganan digital. Momentum ini sekaligus menambah jumlah MPP nasional dari 296 menjadi 305 unit yang tersebar di berbagai provinsi.
Dalam arahannya, Menteri PANRB menegaskan bahwa MPP bukan sekadar tempat pelayanan, melainkan wajah integrasi layanan publik yang harus mengedepankan transparansi, integritas, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
“MPP diharapkan menjadi pusat layanan publik, informasi, dan investasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rini.
Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah yang resmi mengoperasikan MPP bersama Kabupaten Aceh Barat, Batu Bara, Bintan, Batang Hari, Way Kanan, Cianjur, Malinau, dan Buol. Kehadiran MPP Balangan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perizinan di daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balangan, Dr. Akhriani, menyampaikan bahwa seluruh instansi vertikal dan instansi daerah telah aktif memberikan pelayanan di MPP Balangan sejak peresmian tersebut.
“Mulai hari ini, pelayanan publik sudah berjalan terpadu di MPP Balangan. Saat ini tersedia 120 jenis layanan dari 19 instansi, baik vertikal maupun internal daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, peresmian tingkat kabupaten direncanakan berlangsung pada 23 Desember mendatang dengan mengundang instansi MPP se-Kalimantan Selatan.
Dengan hadirnya MPP Balangan, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memperoleh layanan publik dan perizinan secara lebih efisien, transparan, dan nyaman dalam satu lokasi terpadu.
