Jayapura, habarbalangan.com – Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh tempat ibadah di Papua. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, sebagai bagian percepatan sertipikasi aset keagamaan di Tanah Papua.
Penyerahan sertipikat tersebut berlangsung di Gereja GKI Kasih Dok IX Jayapura, Rabu (19/11/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh ada satu pun tempat ibadah yang tidak memiliki sertipikat tanah.
“Kami bertekad selama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, semua tempat ibadah, masjid, gereja, wihara, semuanya akan kami sertipikasi, tidak pandang bulu. Karena itu, Pak Pendeta, kami minta tolong kita bahu-membahu dalam waktu 1 tahun, maksimal 2 tahun ya Pak Roy. Semua tempat ibadah di Papua harus sudah selesai disertipikatkan. Tidak boleh ada pengecualian,” tegas Menteri Nusron dalam sambutannya.
Menteri Nusron menekankan bahwa tanah merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan rumah ibadah sebagai ruang spiritual dan sosial umat memiliki perlindungan hukum yang kuat agar terhindar dari potensi sengketa maupun penyerobotan.
“Tempat ibadah adalah rumah Tuhan. Masa rumah sendiri diurusin, sertipikatnya supaya aman dari penyerobotan mafia dan penyerobotan orang lain, rumah Tuhan tidak diurus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Nusron mengapresiasi peran pemuka agama dan pemerintah daerah yang selama ini menjaga kerukunan umat beragama di Papua. Ia berharap percepatan sertipikasi rumah ibadah dapat memberikan rasa aman bagi umat sekaligus memperkuat kualitas layanan pertanahan di wilayah tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru. (Adv)
