Jayapura, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan pertanahan di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua di Jayapura.
Di hadapan seluruh jajaran BPN se-Papua, Menteri Nusron menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepastian bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap layanan memiliki alur yang jelas, proses yang mudah dipahami, serta hasil yang terukur.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Menteri Nusron di Jayapura, Rabu (19/11/2025).
Penguatan pelayanan publik tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri Nusron menilai, penyempurnaan alur kerja serta pemanfaatan teknologi informasi perlu terus diperkuat agar layanan pertanahan berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat.
Selain itu, digitalisasi layanan pertanahan dinilai menjadi kunci dalam pengelolaan data yang modern dan tepercaya. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua.
Saat ini, pelayanan pertanahan di Tanah Papua dilaksanakan melalui dua Kantor Wilayah BPN, yakni Kanwil BPN Provinsi Papua dan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Kanwil BPN Provinsi Papua membawahi wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, sementara Kanwil BPN Provinsi Papua Barat menaungi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam arahannya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar utama keberhasilan reformasi layanan. Ia mendorong seluruh jajaran BPN di Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” pungkasnya.
Pada hari yang sama, Menteri Nusron juga melaksanakan sejumlah agenda kerja di Papua, di antaranya penyerahan sertipikat tanah. Ia menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), serta 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua. Selain itu, dilakukan pula Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat guna memastikan hak masyarakat adat tercatat dengan jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
Kegiatan pembinaan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua. (Adv)
