Habarbalangan – Bencana banjir yang kembali melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra bukan sekadar persoalan alam semata. Peristiwa ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika banjir terus berulang dengan dampak yang semakin luas, maka yang diuji bukan hanya kesiapsiagaan teknis, tetapi juga kepekaan moral, keadilan sosial, serta tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat.
Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, penderitaan korban banjir seharusnya menjadi perhatian utama. Namun, realitas yang sering terjadi menunjukkan bahwa masyarakat kecil dan kelompok rentan justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak berkepanjangan. Mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya diwujudkan secara adil dan menyeluruh.
Selain itu, banjir yang berulang juga menyoroti lemahnya keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta minimnya pengawasan kebijakan tata ruang berkontribusi besar terhadap terjadinya bencana. Ketika kebijakan pembangunan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek, maka masyarakat luas justru menanggung risiko jangka panjangnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Di sisi lain, bencana banjir juga menjadi ujian nyata bagi nilai persatuan dan gotong royong. Di tengah keterbatasan, solidaritas masyarakat sering kali muncul secara spontan. Relawan, komunitas lokal, dan organisasi sosial bahu-membahu membantu para korban tanpa memandang latar belakang. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai persatuan Indonesia masih hidup dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Namun, semangat ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi negara untuk melepas tanggung jawabnya.
Peran negara dalam konteks ini sangat krusial. Sebagai pelaksana nilai-nilai Pancasila, negara tidak hanya bertugas hadir saat bencana terjadi, tetapi juga wajib melakukan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Penanganan banjir tidak cukup berhenti pada bantuan darurat, melainkan harus mencakup perencanaan jangka panjang, pengelolaan lingkungan yang bijak, serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat. Tanpa langkah preventif yang serius, bencana akan terus berulang dan penderitaan masyarakat akan menjadi siklus yang tidak berkesudahan.
Banjir Aceh dan Sumatra seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa. Pancasila tidak boleh dipahami sebatas hafalan atau simbol, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan kebijakan yang berkeadilan. Ketika nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial benar-benar dijadikan pedoman, maka pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seimbang.
Pada akhirnya, bencana ini mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam, negara, dan sesama tidak dapat dipisahkan. Pancasila hadir sebagai panduan moral untuk menjaga keseimbangan tersebut. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan secara konsisten, maka bencana tidak lagi dipandang sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai peringatan untuk memperbaiki arah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penulis :
Rafly Mahendra 2501010003
Raisya Fitria 2501010008
M.Rieko Ariyasin 2501010098
Anita Sofia Dewi 2501010281
Dosen Pengampu :
Dr. Rico, S.Pd., M.I.KOM
