Jakarta, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan perlunya pelatihan sumber daya manusia dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong profesionalisme aparatur serta memperkuat transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Nusron saat Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Menteri Nusron menekankan bahwa pelatihan tidak boleh sebatas formalitas administratif. Menurutnya, setiap program pelatihan harus dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. “Jangan sampai orang ikut pelatihan, dapat sertifikat, tetapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu dievaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau tempat pelatihannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Ketidaksesuaian antara hasil ujian dan praktik di lapangan, kata Nusron, harus menjadi perhatian serius. “Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dijadwalkan pada 2026, dengan penekanan pada pentingnya umpan balik dari kantor wilayah. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum agar pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan pertanahan. (Adv)
