BANDUNG, habarbalangan.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) menekankan pentingnya kerja sama, inovasi, dan perbaikan proses bisnis dalam menghadirkan layanan pertanahan yang murah, cepat, dan tetap prudent. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026).
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat tanpa biaya mahal, namun tetap akuntabel dan hati-hati dalam prosesnya. “Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tapi tidak perlu mahal-mahal, dan dua hal ini yang harus kita terjemahkan bagaimana menghadirkan suatu pelayanan yang tidak mahal tapi juga bisa cepat dan hasilnya juga bisa prudent,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kinerja Kantah Kabupaten Bandung yang mampu menangani volume layanan besar tanpa menimbulkan tunggakan berlebihan. Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Juniar Hikmat Ginanjar, Wamen Ossy menegaskan bahwa tantangan administrasi akan terus meningkat sehingga diperlukan manajemen pengurusan berkas yang lebih efektif dan efisien.
“Di tahun 2026 berkas akan bertambah lagi, sehingga harus dimulai manajemen pengurusan administrasi berkas ini. Pengurusan berkas tidak akan berkurang, justru terus bertambah, sehingga kita cari pola yang paling efektif dan efisien supaya kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ia juga menilai transformasi layanan menjadi kebutuhan mendesak karena sejumlah proses bisnis pertanahan masih berbasis regulasi lama. Peran Kantor Pertanahan dinilai strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami sumber persoalan di lapangan. Kabupaten Bandung bahkan disebut berpotensi menjadi laboratorium pelayanan pertanahan nasional karena kemampuannya mengelola volume layanan besar dengan hasil relatif baik.
Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran membangun komunikasi sehat dan menjaga semangat kolektif demi meningkatkan citra Kementerian ATR/BPN di mata publik. Usai pengarahan, ia meninjau fasilitas layanan serta menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir. (Adv)
