JAKARTA, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas dasar penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) harus mampu menghasilkan manfaat besar bagi publik. “Kita harus betul-betul efisien dan memberikan output yang besar agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujarnya, Senin (06/04/2026).
Ia menjelaskan, perencanaan anggaran harus disusun secara matang dengan memperhatikan kerangka acuan kerja, target kinerja, serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan. Struktur perencanaan juga harus logis, terukur, dan akuntabel.
Selain itu, evaluasi terhadap kegiatan yang tidak seimbang antara realisasi fisik dan anggaran akan menjadi perhatian. Langkah ini dilakukan agar penyusunan anggaran ke depan lebih realistis dan tepat sasaran.
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyebut sejumlah KRO dan RO saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan. Pembaruan struktur anggaran diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pada 2027 mendatang. (Adv)
