Habarbalangan – Meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dengan evaluasi internal. Pemerintah juga perlu mendengar langsung suara masyarakat sebagai pengguna layanan. Semangat itulah yang terlihat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan di Aula Kesbangpol, Selasa (9/6/2026).
Forum tersebut menjadi wadah pertemuan antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas standar pelayanan sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2026. Beragam unsur hadir dalam kegiatan itu, mulai dari perwakilan SKPD, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan akademisi.
Plt Kepala Kesbangpol Balangan, Hilmi Arifin, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan publik yang menjadi tugas dan fungsi Kesbangpol. Menurutnya, pelayanan yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah memahami kebutuhan serta harapan masyarakat secara langsung.
Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai masukan, kritik, hingga rekomendasi yang dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan yang menyentuh berbagai sektor layanan, mulai dari perizinan penelitian, pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan LSM, hingga mekanisme bantuan keuangan partai politik.
Bagi Kesbangpol, masukan yang disampaikan masyarakat bukan sekadar bahan diskusi, melainkan menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan ke depan. Setiap saran yang diterima akan dievaluasi dan dipertimbangkan dalam penyempurnaan standar pelayanan agar lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Forum Konsultasi Publik juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pelayanan yang partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kualitas layanan yang selama ini diberikan.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Balangan berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil dari kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.
