Habar Balangan — Sisa kuota internet pelanggan kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan aturan yang mengharuskan operator memberikan perlindungan terhadap kuota yang masih tersisa setelah masa paket berakhir.
Ketentuan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.
Penerbitan aturan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Melalui kebijakan tersebut, pelanggan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pengguna layanan, tetapi juga mendapatkan perlindungan atas nilai ekonomi dari kuota yang telah mereka bayarkan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, kuota yang dibeli pelanggan merupakan bagian dari hak mereka. Karena itu, sisa kuota tidak semestinya langsung hilang tanpa adanya mekanisme perlindungan.
Pemerintah juga menegaskan operator tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan hanya agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan kembali kuota yang masih tersisa.
Dalam aturan tersebut, operator diwajibkan menyediakan sejumlah pilihan layanan data. Salah satunya melalui sistem rollover, yakni sisa kuota dapat dibawa ke periode berikutnya.
Selain itu, operator tetap dapat menyediakan paket non-rollover maupun bentuk perlindungan lain sepanjang memberikan pilihan yang sesuai bagi pelanggan.
Kebijakan tersebut sekaligus mendorong operator untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai tarif, masa berlaku paket, serta mekanisme perlindungan kuota kepada konsumen.
Komdigi juga menekankan bahwa kuota yang belum digunakan sepenuhnya harus tetap dapat dimanfaatkan hingga habis tanpa dibebani pungutan tambahan dengan alasan memperpanjang masa aktif ataupun alasan lainnya.
Dengan diterbitkannya SE tersebut, penyelenggara jaringan bergerak seluler memiliki sejumlah kewajiban baru, mulai dari menyediakan pilihan layanan data, memberikan mekanisme perlindungan sisa kuota, memperkuat transparansi tarif, hingga memastikan tersedia kanal pengaduan bagi pelanggan.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pola layanan internet yang lebih fleksibel sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat atas manfaat layanan yang telah mereka bayar. Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga agar kebijakan perlindungan konsumen tersebut dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan industri telekomunikasi.
