Habarbalangan — Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tantangan fiskal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut dibacakan oleh Wahyudi Azhari dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Balangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Balangan memberikan dukungan terhadap penyusunan RAPBD 2027. Namun, sejumlah catatan disampaikan, terutama terkait penurunan pendapatan daerah, PAD, serta berkurangnya penerimaan yang bersumber dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah kembali memetakan program prioritas, mengoptimalkan pajak dan retribusi, meningkatkan kinerja BUMD, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Sementara Fraksi Demokrasi Maju menilai penurunan PAD dapat memengaruhi ruang fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan potensi pendapatan baru serta memastikan belanja daerah tetap diarahkan pada program yang mendesak, produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PAN juga menyoroti kondisi fiskal RAPBD 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,655 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,261 triliun.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menetapkan skala prioritas yang jelas, mengoptimalkan PAD, serta melaksanakan efisiensi anggaran secara selektif tanpa mengganggu pelayanan dasar dan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PAN turut memberikan perhatian terhadap rencana peningkatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar agar penggunaannya disertai perencanaan, mekanisme dan pengawasan yang jelas.
Fraksi PPP turut mempertanyakan penurunan PAD sebesar 4,85 persen dan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penyebabnya.
Sedangkan Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja, memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat, serta terus mengoptimalkan PAD dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
Berbagai catatan dan masukan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah terhadap Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
