Habarbalangan.com — Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di Aula 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan, Selasa (29/9/2026).
Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menjalankan program secara cermat dan bertanggung jawab. Setiap kegiatan pemerintahan diharapkan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.
Akhmad Fauzi menegaskan, kerja sama tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Balangan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, I Wayan Oja Miasta, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan kelembagaan. Menurutnya, sinergi antara Kejari, Inspektorat, dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan pembaruan dari kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara Pemkab Balangan dan Kejari Balangan.
Ia berharap pembaruan kesepakatan itu dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga, sehingga pelaksanaan program daerah semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Balangan berharap dukungan dan koordinasi hukum dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut turut dihadiri drg. H. Sudirman bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan jajaran Kejaksaan Negeri Balangan. Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai langkah bersama untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.
