Habarbalangan.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri, Abdullah, menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, serta tindakan nyata dari negara dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah pada Minggu (18/10/2026), sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Kalimantan yang terdampak karhutla, sekaligus mendorong pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
Abdullah menekankan, Kalimantan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, masyarakat di wilayah ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan negara, termasuk ketika menghadapi bencana yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup mereka.
“Kami ingin menegaskan bahwa Kalimantan adalah bagian dari Indonesia yang berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan tindakan nyata dari negara,” tegas Abdullah.
Ia berharap Presiden Republik Indonesia bersama jajaran pemerintah dapat hadir secara nyata dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menurutnya, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi juga harus diwujudkan dengan langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran, melindungi masyarakat terdampak, serta memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Selain penanganan di lapangan, Abdullah juga menilai perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas. Dampak karhutla, terutama kabut asap yang mengganggu aktivitas dan berpotensi membahayakan kesehatan, membutuhkan respons serius, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari pemerintah.
Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukanlah permintaan agar Kalimantan mendapatkan perlakuan istimewa. Sebaliknya, masyarakat hanya menginginkan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan, terutama ketika mereka menghadapi persoalan yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan.
“Jangan sampai masyarakat Kalimantan merasa ditinggalkan di tanah airnya sendiri. Kami tidak meminta diistimewakan, kami hanya menuntut kehadiran dan kepedulian negara,” ujarnya.
Melalui pernyataan tersebut, BEM Universitas Sapta Mandiri berharap pemerintah dapat memperkuat langkah penanganan karhutla, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat terdampak, serta menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Abdullah menilai, kehadiran negara dalam situasi seperti ini menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat Kalimantan tidak berjuang sendiri menghadapi dampak karhutla. Penanganan yang serius dan berkelanjutan diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
