Habarbalangan — Pemerintah Kabupaten Balangan tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar masyarakat di tengah tekanan fiskal yang dihadapi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan Fakhrianto saat membacakan sambutan Bupati Balangan H Abdul Hadi pada Rapat Paripurna DPRD dalam agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Fakhrianto menjelaskan, kondisi fiskal daerah pada 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi harga komoditas energi, dampak cuaca terhadap biaya produksi batu bara, hingga kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan APBN.
Produksi batu bara juga diperkirakan mengalami penurunan sekitar 13,7 persen pada 2027, dari 58 juta metrik ton menjadi 50 juta metrik ton. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi laba perusahaan sekaligus royalti atau dana bagi hasil yang diterima daerah.
Di sisi lain, tidak terdapat peningkatan jumlah transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini membuat kemampuan fiskal Balangan menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, Pemkab Balangan memastikan keterbatasan fiskal tidak akan menjadi alasan untuk mengurangi komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
“Jika dalam rancangan APBD 2027 ini terdapat beda angka, atau turun angka, itu sama sekali bukan karena kita berkurang komitmen, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal yang terdampak oleh situasi global dan kebijakan pemerintah pusat,” kata Fakhrianto.
Dalam R-APBD 2027, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,655 triliun, terdiri atas pendapatan transfer Rp1,341 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp194,02 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp120 miliar.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp2,261 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp1,523 triliun, belanja modal Rp568,35 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp150,32 miliar.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp606,27 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa SiLPA dan pinjaman daerah.
Fakhrianto menegaskan, rencana pinjaman daerah tetap harus melalui persetujuan bersama DPRD. Selain itu, masa pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah dan cicilannya tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar.
“Kita harus lebih kreatif lagi mencari sumber pendanaan alternatif. Kita bahkan bisa jadi terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populer untuk menjaga kondisi fiskal daerah, menjaga cash flow tetap sehat, namun tanpa mengurangi cakupan dan mutu layanan publik,” ujarnya.
Pemkab Balangan dan DPRD selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembahasan secara mendalam untuk menyempurnakan R-APBD 2027 dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Bumi Sanggam.
R-APBD tersebut juga menjadi instrumen untuk menjalankan tema pembangunan 2027, yakni “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.”
