Diskominfosan Balangan Gelar Workshop Pengelolaan Website SKPD

Paringin, habarbalangan.com — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan menggelar workshop pengelolaan website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap masyarakat, di Hotel Pyramid Suites, Paringin, Senin (24/2/2025).

Workshop yang berlangsung dari 23 hingga 26 Februari ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh SKPD Kabupaten Balangan.

Kepala Diskominfosan Balangan, M. Nor, yang mewakili Bupati Balangan, menegaskan bahwa website resmi SKPD merupakan wajah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Di era digital yang terus berkembang, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Website ini akan dikelola bersama oleh pengelola website di seluruh SKPD. Kami berharap website ini menjadi sarana yang informatif, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyajian data yang benar dan akurat dalam pengelolaan website SKPD untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat serta memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Workshop ini menghadirkan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Satyawirawan, serta Tenaga IT Diskominfosan Balangan sebagai narasumber.

Adapun materi yang disampaikan mencakup pengenalan dasar website, struktur web, manajemen konten, manajemen pengguna, dan live support.

“Kami berharap peserta workshop ini bisa memaksimalkan ilmu yang diperoleh untuk mengelola website SKPD masing-masing, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang valid dan terkini,” kata Satyawirawan.

Dengan adanya workshop ini, Diskominfosan Balangan berharap seluruh SKPD mampu meningkatkan kualitas informasi publik yang disajikan secara digital, demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.