Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui kegiatan studi tiru ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu 3 Desember 2025.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas administrasi dan pelayanan publik di Balangan.
Rombongan Balangan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hasmiati, yang membawa tim perencanaan serta pejabat teknis guna mempelajari secara langsung praktik administrasi yang dinilai efektif di Kabupaten PPU.
Hasmiati menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap pengalaman daerah lain yang telah menerapkan sistem administrasi terintegrasi dan berjalan optimal.
“Kami datang bersama tim perencanaan untuk belajar dan bertukar pengalaman,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa Pemkab PPU dikenal memiliki tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi layanan yang cukup maju.
Rombongan Balangan disambut oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten PPU, Ainie, yang mengapresiasi langkah kolaboratif antarprovinsi tersebut.
“Saya pikir kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur harus berlandaskan indikator resmi dari pemerintah pusat.
Ainie menjelaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian, tetapi juga pada indikator Kementerian PANRB, Kemendagri, MCP KPK, Ombudsman, dan SAKIP. Pemenuhan seluruh indikator tersebut menjadi syarat agar pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel.
Kegiatan studi tiru dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari jajaran Kepala Bagian Setda PPU terkait sistem koordinasi, penyusunan SOP, manajemen kinerja, dan inovasi pelayanan publik. Semua materi disampaikan agar Pemkab Balangan dapat mengadopsi praktik terbaik sesuai kebutuhan daerah.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Balangan berharap dapat memperkuat kemampuan aparatur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan modern.
