Jakarta, habarbalangan.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan mafia tanah terletak pada integritas aparatur. Menurutnya, penegakan hukum, digitalisasi layanan, dan perbaikan tata kelola tidak akan efektif jika masih ada kompromi atau praktik kongkalikong di internal lembaga.
“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau celah itu ditutup rapat, mereka akan buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa pernyataannya mengenai mafia tanah yang akan selalu ada bukanlah bentuk pesimisme, melainkan kesadaran bahwa kejahatan akan terus mencari celah dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, strategi paling efektif bukan hanya memburu pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara melalui keteguhan moral dan profesionalisme aparatur.
Menteri Nusron menekankan pentingnya aparatur ATR/BPN yang kuat, patuh pada aturan, serta konsisten menjalankan standar operasional prosedur. Menurutnya, perubahan modus kejahatan tidak dapat dihindari, namun ruang gerak mafia tanah dapat dipersempit dengan disiplin administrasi dan penegakan aturan tanpa kompromi.
Ia menegaskan bahwa selama pejabat dan pegawai ATR/BPN tidak tergoda dan tetap berpegang pada integritas, mafia tanah tidak akan memiliki ruang untuk beraksi. Negara, kata dia, akan selalu hadir memastikan setiap persoalan pertanahan diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai hukum. (Adv)
