Jakarta, habarbalangan.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, resmi menutup Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 yang digelar selama tiga hari, 3–5 Desember 2025, di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy mengapresiasi kesungguhan dan soliditas Satuan Tugas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan dalam memberantas mafia tanah.
Menurut Wamen Ossy, kolaborasi lintas lembaga yang terbangun antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, seperti Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, menunjukkan komitmen bersama yang kuat. Ia menilai Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi kejahatan pertanahan yang semakin kompleks.
Sebagai tindak lanjut Rakor, Wamen Ossy menyampaikan lima agenda strategis yang akan menjadi fokus ke depan, yakni penyusunan policy paper dan roadmap, penguatan kinerja Satgas, integrasi data dan percepatan digitalisasi, harmonisasi regulasi serta penyusunan kebijakan baru, dan peningkatan profesionalisme, kompetensi, serta integritas sumber daya manusia. Ia menegaskan pentingnya implementasi berkelanjutan dari seluruh kesepakatan yang telah dirumuskan.
Ia juga meminta seluruh peserta Rakor agar setelah kembali ke daerah masing-masing terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antaraparat penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pencegahan sekaligus penyelesaian tindak pidana pertanahan dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Ketua Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa sepanjang 2025 Satgas berhasil menyelesaikan 90 kasus dengan 185 tersangka. Luas tanah yang menjadi objek perkara mencapai lebih dari 143 juta meter persegi, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp23,37 triliun. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil nyata dari integritas dan sinergi lintas lembaga yang terus diperkuat. (Adv)
