Jakarta, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Panitia Khusus DPR RI untuk Penyelesaian Konflik Agraria di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (21/01/2026).
“Berkaitan dengan peta, kita sudah menginisiasi peta tunggal melalui Integrated Land Administration Special Planning Project. Dengan adanya Pansus ini, kalau memang ingin dipercepat dan tahun ini selesai, kami lebih senang. Tapi konsekuensinya adalah fiskal,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, percepatan Kebijakan Satu Peta menjadi fondasi penting dalam mendukung pendaftaran dan pemetaan tanah serta mencegah tumpang tindih data spasial yang selama ini memicu konflik agraria. Program tersebut dijalankan melalui ILASPP sejak 2022 dengan dukungan pembiayaan Bank Dunia dan melibatkan berbagai kementerian serta Badan Informasi Geospasial.
Saat ini penyelesaian peta tunggal ditargetkan rampung pada 2029 dengan dukungan pembiayaan sekitar Rp10,5 triliun. Namun Nusron membuka peluang percepatan melalui dukungan fiskal nasional apabila disepakati bersama. “Kalau bisa sebelum tahun 2028 peta sudah jadi, sehingga 2029 sudah tidak ada lagi konflik agraria. Itu legacy kita,” tegasnya.
Hingga kini, penyusunan peta tunggal telah rampung di Pulau Sulawesi dan akan dilanjutkan ke Pulau Jawa, Sumatera, serta Kalimantan sesuai target tahunan. Nusron menegaskan percepatan Kebijakan Satu Peta akan menjadi langkah strategis ATR/BPN dalam memastikan kepastian batas wilayah dan penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh. (Adv)
