PALU, habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak mahasiswa memahami pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum hak atas tanah dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026).
Dalam pemaparannya, Nusron menegaskan bahwa tanah yang belum bersertipikat belum memiliki nilai ekonomi yang optimal. Ia menjelaskan bahwa program PRONA yang kini dilanjutkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. “Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga belum memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial, melainkan harus didukung dengan akses legal, termasuk kepemilikan tanah. Sertipikat tanah dinilai menjadi instrumen penting dalam membuka akses ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Nusron, tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak dapat dijadikan jaminan atau dimanfaatkan dalam sistem keuangan formal, serta berpotensi memicu konflik. Ia mengungkapkan, jumlah sertipikat tanah di Indonesia meningkat dari 45 juta sebelum 2017 menjadi 126 juta saat ini, meski masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Melalui kuliah umum ini, Nusron berharap mahasiswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikasi tanah, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong kesejahteraan melalui kepastian hukum di bidang pertanahan. (Adv)
