Habarbalangan – Di tengah keresahan warga terhadap banjir yang kerap datang tanpa diundang, secercah harapan mulai terlihat bagi masyarakat Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat respon positif dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III terkait berbagai usulan penanganan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Koordinasi pun dilakukan di Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian hingga Dinas Lingkungan Hidup duduk bersama dengan Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, beserta tim teknisnya. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk menyatukan pemahaman dan mencari solusi konkret atas persoalan banjir di Balangan.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pihak BWS dalam mendengarkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, respon cepat dari BWS memberikan harapan bahwa masalah banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat akan segera ditangani secara teknis melalui survei lapangan.
Ada dua fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah penanganan banjir lokal yang terjadi di wilayah Balangan. Kedua adalah upaya penanganan banjir dalam skala regional yang melibatkan beberapa daerah di kawasan Banua Anam.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Dalam beberapa tahun terakhir, dua wilayah tersebut mulai sering dilanda banjir. Padahal sebelumnya kawasan itu tidak termasuk daerah rawan banjir.
Menurut Rahmi, kondisi ini berkaitan dengan pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum sepenuhnya rampung. Saluran tersebut menghambat aliran air sehingga air justru meluap ke kawasan permukiman warga. Ironisnya, di sisi lain, persawahan yang berada di dekat wilayah tersebut justru mengalami kekeringan.
Permasalahan lain yang turut dibahas adalah kondisi Bendung Batumandi yang sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan pada saluran airnya. Infrastruktur tersebut sebelumnya bahkan sempat tidak terdeteksi tata kelola operasionalnya. Kini pemerintah daerah berencana mengambil alih pengelolaannya untuk kemudian direhabilitasi agar kembali bisa dimanfaatkan oleh para petani.
Selain persoalan di tingkat lokal, pembahasan juga mencakup penanganan banjir skala besar yang melibatkan wilayah Banua Anam. Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan sejumlah usulan strategis, mulai dari peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi beberapa titik sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub DAS Barito, hingga rencana pembangunan embung di wilayah Halong serta kolam retensi di empat titik strategis.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak BWS Kalimantan III menyatakan siap menurunkan tim untuk melakukan survei lapangan di Balangan. Tim teknis nantinya akan menghitung secara rinci kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan drainase di bawah saluran irigasi untuk mengembalikan aliran air di Bihara Hilir dan Pulantan.
Jika tidak ada hambatan berarti, beberapa penanganan prioritas seperti dampak irigasi Pitap dan rehabilitasi Bendung Batumandi diperkirakan sudah dapat mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Sementara untuk program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai skala besar, pelaksanaannya diproyeksikan dimulai pada 2027.
Bagi masyarakat Balangan, langkah koordinasi ini menjadi sinyal bahwa persoalan banjir tidak lagi hanya menjadi keluhan, tetapi mulai ditangani secara serius melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
