Pemerintah Kabupaten Balangan Raih Opini WTP ke-12 dari BPK RI atas LKPD 2024

Balangan, habarbalangan.com – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menandakan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras seluruh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras semua pihak, khususnya SKPD, kita kembali berhasil meraih opini WTP. Ini adalah hasil dari komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Hadi di Banjarbaru, Senin (26/5/2025).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, kepada Bupati Balangan dan Ketua DPRD Balangan, Lindawati.

Abdul Hadi berharap tata kelola keuangan yang baik ini dapat terus dipertahankan.

“Semoga ke depan kita tetap konsisten menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” tuturnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan terhadap 13 kabupaten/kota di Kalsel bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan mempertimbangkan empat kriteria utama.

“Empat kriteria tersebut sesuai standar akuntansi pemerintahan, yakni kecukupan bukti dokumen pertanggungjawaban dan kelengkapan pengungkapan, kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.

Raihan opini WTP ke-12 ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.