Habarbalangan – Di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat, Pemerintah Kabupaten Balangan memilih menata ulang arah pengelolaan anggaran tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan. Langkah itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (20/7/2026).
Mewakili Bupati Balangan, Sekretaris Daerah Fakhriyanto menyampaikan dokumen tersebut di hadapan pimpinan dan anggota DPRD sebagai tahapan awal pembahasan perubahan APBD. Penyusunan rancangan itu dilakukan setelah pemerintah daerah mencermati perubahan kondisi keuangan yang terjadi sepanjang tahun berjalan.
Salah satu tantangan terbesar berasal dari berkurangnya dana transfer pemerintah pusat. Kebijakan pemotongan Dana Desa untuk mendukung pembayaran cicilan Koperasi Desa Merah Putih berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran Kabupaten Balangan sekitar Rp54 miliar. Di sisi lain, peningkatan pendapatan hanya diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal daerah pada Perubahan APBD 2026 diperkirakan turun sekitar 1,25 persen. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan penyesuaian anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menyusun kembali skala prioritas agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fakhriyanto menjelaskan pemerintah akan mengevaluasi berbagai kegiatan berdasarkan tingkat urgensinya. Program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, sedangkan kegiatan yang belum mendesak akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus melakukan penyesuaian, namun tetap memprioritaskan program ataupun kegiatan yang memang sejak awal menjadi prioritas kita,” ujar Fakhriyanto.
Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan arah pembangunan tahun 2026 tetap mengacu pada tema Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian serta Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Tema tersebut diwujudkan melalui enam prioritas pembangunan, mulai dari penguatan infrastruktur desa dan perkotaan, pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan birokrasi yang inovatif dan berorientasi pelayanan.
Melalui perubahan KUA dan PPAS ini, pemerintah berharap keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih adaptif, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bagi Pemkab Balangan, tantangan keuangan bukan alasan untuk mengurangi semangat membangun. Justru di tengah ruang fiskal yang lebih sempit, ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
