Habarbalangan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang II yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (3/8/2026).
Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan oleh Norsita Maulida, SP. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2026, sekaligus memberikan berbagai masukan agar perubahan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah. Fraksi tersebut mengapresiasi upaya pemerintah daerah mempertahankan prioritas pembangunan, namun meminta penjelasan lebih rinci terkait perubahan anggaran pada sejumlah sektor beserta dampaknya terhadap target kinerja.
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya menjaga prioritas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memastikan kesiapan anggaran dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana alam.
Fraksi Demokrasi Maju pada prinsipnya menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi tersebut menilai penyesuaian anggaran diperlukan untuk menjawab dinamika ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrasi Maju menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan alokasi anggaran, efisiensi penggunaan anggaran agar tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memandang perubahan APBD sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi Kabupaten Balangan. Fraksi PAN mengapresiasi penyusunan perubahan APBD yang tetap mengedepankan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian lebih selektif dan terukur dalam menjalin kerja sama dengan media sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Selain itu, Fraksi PPP juga mendorong adanya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penanganan kawasan transmigrasi dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas PUPR, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan menekan angka kemiskinan.
Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera turut menegaskan bahwa perubahan APBD harus disusun secara cermat, rasional, dan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas. Fraksi tersebut berharap penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian dan UMKM, hingga optimalisasi PAD.
Melalui pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Balangan pada prinsipnya menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan agar perubahan APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
