Pengamat : Pertanyakan Kepekaan Anggota DPRD Kalsel Tak Temui Pendemo Hingga Berujung Bentrok dengan Aparat

BANJARMASIN- Belasan mahasiswa serta petugas pengamanan Polresta Banjarmasin di aksi unjuk rasa mengawal aksi mahasiswa Kalsel di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan harus mendapat perawatan medis.

Pengamat Politik dari Fisip ULM, Gazali Rahman menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut. Seharusnya bentrokan tak terjadi jika ada anggota DPRD Kalsel yang mau menemui para pendemo.

Menurutnya, seharusnya bentrokan tak terjadi jika ada anggota DPRD Kalsel yang mau menemui para pendemo.

“Mempertanyakan responsibility atau kepekaan dari para anggota DPRD Kalsel. Pendemo kan rakyat, kenapa sebagai wakil rakyat tidak mau menemui rakyatnya,” kata Gazali Rahman kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).

Menurutnya, Undang-undang Pilkada itu sendiri yang menjadi materi demo mau ditetapkan Undang-undang Pilkada yang baru. Meski sekarang sudah resmi dibatalkan penetapan UU Pilkadanya.

Artinya para pendemo mengawal supaya tidak ada perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskannya, putusan MK sudah final dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sedangkan kedudukan DPR hanya sebagai lembaga tinggi negara.

“Tentunya menjadi harapan, masing-masing lembaga negara wajib menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, DPR kemudian DPRD bahkan kepolisian dalam hal pengamanan demo,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika ada perlawanan terhadap putusan MK maka perlu dipertanyakan ada apa, terlebih legislatif mencampuri atau masuk dalam ranah yudikatif.