Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Jajaran BPN Lampung Tinggalkan Pola Kerja Lama

LAMPUNG, Habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung agar mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya pemetaan dan pemanfaatan lahan yang belum terdaftar.

Dalam arahannya, Nusron menegaskan perlunya perubahan pola kerja di seluruh satuan kerja BPN. “Kita tidak bisa lagi pakai pola kerja lama. Jangan hanya duduk di kantor, menunggu orang datang, lalu selesai. Pola pikir ini harus diubah. Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” ujarnya saat memberi pengarahan di Kanwil BPN Lampung, Selasa (29/7/2025).

Menteri Nusron meminta agar jajaran BPN tidak pasif, melainkan proaktif menganalisis status lahan, baik yang belum diketahui pemiliknya, belum dikuasai, maupun berstatus tanah negara. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi, data satelit, dan unit tematik BPN untuk mempercepat proses.

“Investor harus diarahkan. Tidak boleh ada tanah nganggur. Kalau memang tidak ada bukti kepemilikan, segera daftarkan. Jangan tunggu bola. Basis data disiapkan, sistem analitik dipakai. Investor datang kalau data tersedia dan jelas,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, turut melaporkan progres kinerja, termasuk sertipikasi tanah wakaf, penertiban tanah telantar, dan realisasi anggaran tahun 2025. Selain pengarahan, Menteri Nusron juga meresmikan tiga gedung baru Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat ATR/BPN, termasuk Penasihat Utama Bidang Hukum Jhoni Ginting, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Lampung. (Adv)