ATR/BPN Bidik SAKIP A, Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja

Jakarta, habarbalangan.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Target besar yang kini dikejar adalah capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat A, sebagai wujud nyata birokrasi yang efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa perolehan SAKIP bukan sekadar soal angka penilaian. Lebih dari itu, capaian A menunjukkan bahwa lembaga sudah mampu mengelola anggaran secara efisien, menyajikan data yang andal, serta menghasilkan kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat.

“SAKIP A itu menunjukkan kelembagaan satuan kerja mempunyai akuntabilitas yang baik. Tata kelola yang baik, kemanfaatan anggarannya dilakukan secara efektif dan efisien, serta hasilnya memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya dalam Webinar Benchmarking Strategi Menuju SAKIP A dan AA, Selasa (29/7/2025).

Menurut Deni, capaian sejumlah indeks pada tahun 2024 menjadi modal kuat bagi Kementerian ATR/BPN untuk melangkah lebih jauh. Misalnya, indeks perencanaan pembangunan yang mencatat skor 1,91 dari bobot 2, kinerja pelaksanaan anggaran dengan skor 1,86, serta pelayanan publik dengan skor 1,43 dari bobot 1,5.

“Pengelolaan data kinerja, pelaporan, hingga outcome dari setiap program harus jelas dan terukur. Efektivitas dan efisiensi anggaran perlu dilihat dari seberapa besar manfaat yang sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Webinar yang diikuti sekitar 700 pegawai dari seluruh Indonesia ini dibuka oleh Sekretaris BPSDM ATR/BPN, Deni Prasetyo. Ia menekankan bahwa SAKIP bukan hanya laporan administratif, melainkan cerminan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.

“Melalui webinar ini kita berbagi praktik baik, strategi, dan penguatan implementasi SAKIP. Harapannya, pekerjaan kita semakin terarah, terukur, dan berdampak nyata,” kata Deni Prasetyo.

Acara ini digelar atas kolaborasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama BPSDM ATR/BPN, sekaligus menjadi momentum konsolidasi untuk mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih modern dan profesional.(Adv)